GAPURANA | Portal Opini Warga

OpiniWarga

  

Obrolan Sore di Merdeka Barat

Oleh: Hanibal Wjayanta

Menkopolhukkam Tedjo Edhi Purdijatno sesungguhnya hanyalah sasaran antara. Kini mereka tengah membidik Presiden Joko Widodo.

Setelah menjelaskan semua pertanyaan auditor ISO 20010 di kantor, Selasa sore kemarin, saya buru-buru berangkat ke Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Karena waktu sudah mepet, saya minta diantar messenger kantor yang biasa bertugas mengambil kaset liputan dan surat-surat redaksi, dengan motornya. Dua hari lalu Staf Khusus Menko Polhukkam mengundang saya untuk datang ke Kantornya di jalan Merdeka Barat pukul 3 sore. “Kita akan membahas soal media…,” kata sang Staf Khusus itu di SMS-nya.

Jam menunjukkan angka 15.30 ketika saya sampai di Kantor Kemenkopolhukkam. Setiba di kantor itu saya baru sadar bahwa ternyata sudah lama juga saya tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Paling tidak sejak Menkopolhukkam baru, Laksamana TNI Purn. Tedjo Edhi Purdijatno, dilantik, saya belum pernah menginjakkan kaki di Kantor ini. Padahal, dulu Kantor Kemenkopolhukkam ini adalah salah satu pos utama liputan saya, sejak masih menjadi reporter dan kemudian redaktur muda di Majalah Forum Keadilan, Redaktur Kompartemen Nasional dan Hukum di Koran Tempo, Penanggung Jawab Rubrik Nasional dan Hukum Majalah Tempo, kemudian menjadi Koordinator Liputan dan Produser Eksekutif Liputan di ANTV.

Setelah uluk salam saya masuk ke ruang Arjuna, tempat pertemuan itu. Menkopolhukkam Tedjo Edhi Purdijatno ternyata sudah berada di dalam. Selain beberapa Deputi Kemenkopolhukkam, saya lihat beberapa wartawan senior hadir, ada pakar IT, ada pakar komunikasi, serta satu tim Public Relation yang tengah menguraikan beberapa hal yang terkait dengan media, dan kehumasan. Sebagai seorang pensiunan Kepala Staf Angkatan Laut yang dicitrakan sebagai seorang tentara yang kaku, letterlijk, dan cenderung frontal, langkah Menkopolhukkam ini cukup menarik. Saya menduga, Menkopolhukkam sedang mencoba berbenah.

Memang, sejak beberapa pekan terakhir, Menkopolhukkam Tedjo Edhy Purdijatno menjadi bulan-bulanan media. Semua gara-gara ia sempat “keseleo lidah” pada saat mengomentari perkembangan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Kepolisian Republik Indonesia, setelah penetapan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, dan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sabtu, 24 Januari 2015 lalu, di Istana Kepresidenan,Tedjo mengomentari unjuk rasa di gedung KPK, serta orasi Ketua KPK Abraham Samad yang dianggapnya menyalahi kesepakatan untuk mendinginkan situasi ketika Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Bogor, sehari sebelumnya. “Jangan membakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, tidak boleh seperti itu. Itu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia, konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang tidak jelas itu,” ujarnya.

Tapi ternyata pernyataan itu seolah menjadi boomerang dan berbalik menghantam Sang Menkopolhukkam sendiri. Di media sosial, Tedjo menjadi bulan-bulanan netizen dan facebooker. Berbagai komentar, kritik, tudingan, dan meme berseliweran, dari berbagai elemen masyarakat, terutama para aktifis yang pada pemilu presiden lalu mendukung pasangan Jokowi – Jusuf Kalla. “Jangan-jangan yang tidak jelas dia sendiri. Apa peranannya di dalam kehidupan bernegara? Apa yang pernah disumbangkan selain karir di militer?,” kata Sosiolog Imam Prasodjo di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Senin (26/1/2015) lalu, Tedjo bahkan dilaporkan ke Bareskrim Polri. “Saya sama teman-teman di sini, advokat publik, sebagai rakyat Indonesia yang jelas, melaporkan Menkopolhukam Tedjo Edhi, karena sebagai Menteri dia telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan di Bareskrim, Senin (26/1/2015) pukul 13.20 WIB bersama 7 orang lainnya yang terdiri dari masyarakat dan advokat publik.

Situasi pun terus berkembang. Di satu sisi pernyataan Tedjo memang menimbulkan banyak tafsiran. Siapa yang sebenarnya ditudingnya sebagai orang-orang yang tidak jelas: rakyat yang mendukung KPK, atau para aktifis yang dulu mendukung Jokowi namun kini justru mengecam kebijakannya? Gara-gara persoalan tafsiran itu pula, para aktifis menuding Tedjo sebagai orang yang tidak kompeten, tidak faham masalah, dan bahkan tidak layak menjabat sebagai Menkopolhukkam.

Namun, selang tiga pekan, intensitas berita tentang Menkopolhukkam di media mulai berangsur turun. Karena itu, dalam pertemuan Selasa sore kemarin, Menkopolhukkam sempat berkata, “Ternyata rame-rame kemarin kalau dibiarkan cuma sebentar, ya…” Maka, setelah beberapa kawan yang hadir dalam pertemuan sore itu berkomentar, menyarankan tindakan A, B, dan C, mengusulkan beberapa hal, serta mengafirmasi pernyataan Pak Menteri, saya sedikit menyoroti tentang mengapa intensitas pemberitaan mengenai Menkopolhukkam menurun.

Saya berpendapat, jika melihat apa yang terjadi dalam konflik KPK versus Polri –yang dibackup oleh para politisi pendukung Koalisi Indonesia Hebat— kita dapat membaca bahwa sesungguhnya apa yang dialami Menkopolhukkam sesungguhnya adalah sebuah bentuk komunikasi politik yang sangat menarik. Kepada Menkopolhukkam, saya uraikan, bahwa sebagai sasaran tembak yang empuk akibat “keseleo lidah” yang dilakukannya, dia sesungguhnya hanyalah sebuah katarsis, atau pelampiasan emosi para pengeritik pemerintah. Semua itu terjadi akibat ketidakpuasan mereka terhadap kinerja dan langkah-langkah Presiden Jokowi yang telah menunjuk Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Dari pengamatan saya, para pengeritik keras pemerintah dalam masalah konflik KPK vs Polri ini semula adalah para pendukung Jokowi dalam pemilu 2014 lalu. Namun mereka kemudian kecewa karena melihat kenyataan bahwa ternyata hingga kini Presiden yang mereka dukung tidak bisa menghindar dari ketergantungan terhadap partai dan tak bisa melawan tekanan politisi dari partai-partai pendukungnya. Tengoklah statement pengacara senior Todung Mulya Lubis…, “Negara ini butuh pemimpin yang tidak hanya sekedar blusukan.” Yang menarik, sebagian dari para tokoh yang keras mengritik langkah-langkah pemerintah ini adalah orang-orang yang semula berharap mendapatkan posisi di kabinet Jokowi, namun kemudian kalah bersaing karena tak punya partai pendukung ataupun tokoh endorser.

Gara-gara Menkopolhukkam “keseleo lidah”, para bekas pendukung Jokowi yang gemas terhadap langkah-langkah pengusaha kayu idolanya yang tampak lamban, tidak tegas, dan bahkan tersandera partai-partai politik pendukungnya, kemudian menemukan sasaran empuk. “Pak Tedjolah yang kemudian diserang, ditembak habis-habisan, dan seolah-olah dijadikan sansag hidup. Sebab, jika mereka menyerang Pak Jokowi secara langsung, para bekas pendukung Pak Jokowi ini tahu konsekuensi yang bakal mereka hadapi,” kata saya dalam pertemuan itu. Menurut pendapat saya, sesungguhnya serangan dan tembakan kepada Tedjo adalah pesan politik untuk Presiden Jokowi, bahwa mereka berharap Jokowi mengambil langkah seperti yang mereka inginkan.

Alasan pertama, serangan langsung akan membuat popularitas Jokowi semakin anjlog, sehingga posisinya pun jadi melemah. Padahal, jika popularitas dan posisinya semakin lemah, maka Jokowi akan semakin mudah untuk dideligitimasi, dan kemudian pada gilirannya akan lebih mudah untuk dijatuhkan. Sementara jika hal itu terjadi, tokoh-tokoh yang mungkin muncul menggantikan Jokowi seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, atau Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem Surya Paloh, akan lebih sulit mereka kontrol. Belum lagi, jika mereka memperlemah dan bahkan ikut menjatuhkan Jokowi, maka mereka seolah menjilat ludah mereka sendiri.

Alasan Kedua, sampai pekan lalu para pengeritik itu sesungguhnya masih sangat berharap agar sikap Jokowi segera berubah, menjadi lebih tegas, lebih tangkas, lebih trengginas dalam mengambil keputusan, terutama dalam persoalan calon Kapolri baru, serta bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap politisi, dan partai politik pendukungnya. Jika hal itu terjadi, mereka berharap, Jokowi kemudian lebih mempercayai mereka, mengakomodir pendapat-pendapat mereka, dan bahkan bila memungkinkan, memasukkan mereka ke dalam struktur pemerintahan Jokowi.

Namun, sejak Jumat pekan lalu, sebenarnya para pengeritik tajam itu sudah semakin putus asa. Hal itu terjadi setelah Jokowi menunda rencana pengumuman calon Kapolri Baru, dan menarik pencalonan Komjen Budi Gunawan. Semua gara-gara lobby dan tekanan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan tekanan partai-partai pendukung Jokowi. “Mereka mengepung Jokowi, dan meminta agar pengumuman calon Kapolri baru menunggu putusan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Jakarta Selatan…,” kata seorang kawan yang mengetahui adanya pembicaraan itu.

Dalam kondisi inilah, para pengritik tajam itu seolah-olah sudah melupakan hujatan dan tembakan langsung ke arah Menkopolhukkam Tedjo Edhi Purdijatno. Padahal, pekan laluTedjo sempat mengomentari isu mogoknya pegawai KPK. “Mogok? Kayak buruh saja. Nggak, nggak nggak,” ujarnya pada Jumat 6/2/2015. Dua hari sebelumnya, Tedjo pun menyesalkan pernyataan anggota Tim Independen Syafii Maarif yang membocorkan pertemuannya dengan Presiden, bahwa Presiden tidak akan melantik Budi  Gunawan. “Seharusnya dia menyampaikan kepada Presiden saja, bukan kepada masyarakat umum,” ujarnya.

Saya menyampaikan, bahwa para pengeritik keras itu sesungguhnya tidak serta-merta melupakan statement Tedjo. Mereka juga bukan berarti telah memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh bekas KSAL itu. Namun, mereka kini sedang tidak menembak Tedjo. “Mereka kini justru sedang membidik sasaran utama, yakni Presiden Joko Widodo…,” kata saya. Tengoklah komentar-komentar mereka ke media cetak dan elektronik, lihat pula cuitan, status dan mention mereka di media sosial yang sudah langsung mengarah kepada Presiden Joko Widodo.

Syafii Maarif menilai sikap Presiden Jokowi dalam menentukan calon Kapolri terlalu lama. Sehingga masalah seputar itu  membesar. Menurut dia, seorang pemimpin seharusnya berani mengambil risiko atas segala keputusannya. Bukan justru sebaliknya. “Dilantik atau tidak dilantik (Budi Gunawan) pasti ada risikonya. Jadilah rajawali, jangan tiru kelelawar. Kelelawar itu siang matanya redup, kalau rajawali itu tajam. Jadilah rajawali jangan tiru kelelawar,” kata Syafii Maarif di Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2/2015) malam.

Keputusan Presiden Jokowi apakah akan melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri atau tidak, tampaknya akan menjadi penentu sikap para bekas pendukung Jokowi maupun seluruh rakyat Indonesia selanjutnya.

 ***Tulisan ini dikutif dari akun facebook Hanibal Wijayanta

The following two tabs change content below.

alghifari

Gapurana adalah Media Warga. Setiap informasi atau opini di Gapurana menjadi tanggung jawab Penulis.

  

Leave a Reply

ADVERTISE WITH US

Redaksi Gapura Media

Telepon : (0262) - 4890149

HP : 08122434489

sales[at]gapuraindonesia.com

www.gapuraindonesia.com

CITIZEN JURNALISM

Disini Anda dapat mengirim dan menulis berita atau opini, yang Anda temukan di lingkungan sekitar Anda. Mohon gunakan bahasa yang sopan dan santun.

About Us

Portal Gapurana adalah portal media online yang menampung opini serta informasi dari masyarakat. Semua tulisan di Gapurana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

Our Parners